Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha (F-PG) menyoroti tingginya angka kemiskinan di Teluk Bintuni, Papua Barat mencapai 46 persen. “Ini sangat ironi sekali, padahal masyarakat setempat bersebelahan dengan LNG Tangguh yang kita anggap sebagai LNG center ketiga di Indonesia setelah LNG Arun-Aceh dan LNG Bontang-Kalimantan Timur,” ungkap Satya saat ditemui tim Parle usai meninjau LNG Tangguh, Papua Barat dalam rangka kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Papua Barat, Selasa (17/4). 

 Menurut Satya, LNG Tangguh adalah mega-proyek yang membangun kilang LNG di Teluk Bintuni-Papua Barat untuk menampung gas alam yang berasal dari beberapa blok disekitar teluk Bintuni. Seperti Blok Berau, Blok Wiriagar dan Blok Muturi. LNG Tangguh ini melengkapi pengilangan gas yang sudah ada di Indonesia, yaitu LNG Arun-Aceh dan LNG Bontang-Kalimantan Timur, jelasnya.

  Ia meminta kepada pemerintah agar masalah ini dapat ditindaklanjuti dan ditangani secara serius dalam menangani pengalokasian gas domestik untuk daerah-daerah dimana LNG itu berada. Karena tidak ada alokasi gas Tangguh untuk domestik khususnya untuk daerah setempat sehingga dalam jangka pendek yang bisa dilakukan listriknya dapat digunakan untuk kepentingan sendiri. Pasalnya, Tangguh memiliki kelebihan pasokan, yang dapat diberikan kepada rakyat setempat sebesar 5 MW.

“Tapi kedepan tidak cukup dengan itu, kedepan kita minta supaya ada gas yang dedikasi kepada daerah setempat untuk mengembangkan tidak hanya cuma listrik tapi juga city gas (gas kota), dan itu harus bisa mengalir ke daerah Kabupaten Bintuni dimana LNG Tangguh itu berada,” pinta Satya.      

Menurut Satya, pemerintah seharusnya sudah bisa merubah paradigma saat ini, dengan tidak lagi mengandalkan penerimaan negara saja tapi juga pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.  “Sehingga dalam pengembangan Tangguh kedepan tidak lagi bertumpuh hanya menjual gas ke luar negeri untuk pemasukan devisa negara yang besar tetapi harus melihat yang ada disekelilingnya. Bagaimana caranya Tangguh itu berperan didalam mengembangkan atau memberikan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat khususnya,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, Komisi VII menitikberatkan kepada listrik karena kekurangan supply listrik dilokasi dimana disitu merupakan sumber gas itu membeikan kecemburuan bagi masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat tidak diberikan listrik dengan baik yang sementara berdekatan dengan sumber gas besar. “Ini jadi program yang harus segera direalisasikan oleh Pemerintah,” tegasnya.  

Satya menambahkan, Komisi VII DPR akan memanggil Kementerian ESDM bahkan kalau bisa dalam waktu dekat akan minta adanya kunjungan spesifik dengan mengundang kehadiran Menteri ESDM atau Wamen ESDM untuk meninjau LNG Tangguh Papua Barat. “Disitu nanti Menteri ESDM atau Wamen ESDM dapat melihat langsung dan mendapatkan informasi yang detail dari daerah setempat, baik Kabupaten Bintuni maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat,” katanya.

Menurut Satya ini sangat penting, karena permintaan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat ini harus kita difollow-upi seperti adanya city gas (gas kota), listrik yang ada disekitar daerah itu harus betul-betul kita prioritaskan.   

Untuk itu, lanjutnya, Komisi VII akan merencanakan meminta kepada Kementerian ESDM agar menangani ini secara serius dan melakukan kunjungan spesifik bersama ke LNG Tangguh. “Itu menjadi program prioritas kita kedepan ini,” tuturnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.